Bupati Aceh Tamiang Armia Fahmi menyampaikan tiga permintaan penting kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas terkait percepatan pemulihan pascabencana. Permintaan tersebut mencakup hunian tetap, bantuan pangan, dan bantuan langsung tunai bagi korban banjir bandang.
Armia memaparkan kondisi darurat yang di alami wilayahnya kepada pemerintah pusat. Ia menekankan besarnya kebutuhan hunian dan tekanan ekonomi masyarakat yang masih berlangsung hingga akhir tahun.
Rapat terbatas tersebut di ikuti secara daring dari Sekretariat Presiden pada Kamis (1/1/2026). Bupati yang merupakan purnawirawan jenderal polisi bintang dua ini berharap percepatan pemulihan dapat segera mengembalikan kehidupan masyarakat ke kondisi normal.
42.727 Unit Hunian Tetap Dibutuhkan
Permintaan pertama yang di sampaikan Armia berkaitan dengan kebutuhan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak banjir. Data dari pemerintah desa menunjukkan kerusakan yang sangat parah.
Sebanyak 37.888 unit rumah hilang tersapu banjir bandang. Selain itu, 4.839 unit rumah mengalami rusak berat sehingga tidak bisa di tempati lagi.
“Dari data yang kami dapatkan dari para kepala desa, jadi rumah yang hilang sebanyak 37.888 unit dan rumah yang rusak berat sebanyak 4.839 unit,” ujar Armia.
Total kebutuhan hunian tetap mencapai 42.727 unit. Angka ini menunjukkan skala kerusakan yang sangat besar akibat banjir bandang yang melanda seluruh wilayah Aceh Tamiang.
“Sehingga kami mohon izin bapak presiden, kami membutuhkan rumah huntap atau hunian tetap sebanyak 42.727 unit,” imbuh Armia.
Saat ini, Danantara sudah membantu pembangunan hunian sementara sebanyak 600 unit. Armia mengapresiasi bantuan tersebut dan berharap ada tambahan lagi untuk huntap dan kebutuhan lainnya.
“Terima kasih, kami sudah di bantu Danantara untuk hunian sementara sebanyak 600 unit dan nanti ada tambahan lagi untuk huntap dan lainnya,” kata Armia.
Bantuan Pangan Enam Bulan ke Depan
Permintaan kedua adalah dukungan bantuan pangan untuk menjaga keberlangsungan hidup warga. Armia menghitung kebutuhan pokok masyarakat yang berjumlah 313.245 jiwa.
Pemerintah daerah sudah menghitung kebutuhan bahan pokok seperti beras, telur, minyak goreng, dan gula untuk enam bulan ke depan. Bantuan ini sangat krusial mengingat kondisi ekonomi masyarakat masih berat.
Armia menjelaskan pentingnya bantuan pangan menjelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri 2026. Tanpa dukungan pangan yang memadai, masyarakat akan kesulitan menjalani ibadah puasa dan merayakan hari raya.
Selain itu, Aceh Tamiang di prediksi masih belum dapat pulih sepenuhnya dalam waktu dekat. Kondisi ini membuat daerah belum bisa memenuhi logistik untuk warga secara mandiri.
Kebutuhan pangan menjadi mendesak karena sebagian besar mata pencaharian warga terganggu akibat banjir. Lahan pertanian, perkebunan, dan usaha kecil mengalami kerusakan parah.
BLT Rp1 Juta untuk 111.570 KK
Permintaan ketiga yang di sampaikan Armia adalah bantuan jatah hidup atau bantuan langsung tunai (BLT). Pemerintah daerah mengusulkan BLT bagi 111.570 kepala keluarga yang terdampak bencana.
Armia berharap setiap keluarga dapat menerima bantuan sekitar Rp1 juta pada tahun ini. Dana tersebut di harapkan dapat meringankan beban ekonomi pascabencana.
“Kami akan buat surat resmi kepada menteri terkait untuk kebutuhan tersebut,” kata Armia.
BLT ini sangat di butuhkan mengingat kondisi ekonomi masyarakat yang terpuruk. Banyak warga kehilangan harta benda, pekerjaan, dan sumber penghasilan akibat banjir bandang.
Dengan total 111.570 KK penerima dan bantuan Rp1 juta per KK, estimasi anggaran yang di butuhkan mencapai lebih dari Rp111 miliar. Angka ini menunjukkan besarnya dampak bencana terhadap perekonomian masyarakat.
Respons Presiden Prabowo
Menanggapi permintaan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah pusat akan melakukan perhitungan ulang kebutuhan anggaran. Ia juga akan mengintegrasikannya dengan data yang ada agar penyaluran bantuan tepat sasaran.
“Nanti kita hitung dan integrasikan dengan data semua supaya nanti tepat sasaran,” kata Presiden Prabowo.
Prabowo menekankan pentingnya verifikasi data agar bantuan tidak salah sasaran. Integrasi data dari berbagai sumber menjadi kunci untuk memastikan seluruh korban mendapat pertolongan.
Armia menutup laporannya dengan menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat. Ia berharap percepatan pemulihan dapat segera terwujud.
“Terima kasih atas perhatian pemerintah pusat, serta berharap percepatan pemulihan ini dapat membuat kehidupan masyarakat Aceh Tamiang kembali normal,” ungkap Armia.
Kronologi Banjir Bandang Aceh Tamiang
Banjir bandang dan longsor melanda Aceh Tamiang pada 26-27 November 2025. Bencana ini menerjang seluruh 12 kecamatan di kabupaten tersebut.
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Sabtu (6/12/2025) menunjukkan banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah merenggut 916 nyawa. Sebanyak 274 orang hilang dan 4.200 orang terluka.
Khusus Aceh, jumlah korban meninggal mencapai 346 orang dengan 174 orang hilang. Sebanyak 775.342 jiwa terpaksa mengungsi akibat bencana ini.
Kabupaten Aceh Tamiang menjadi salah satu wilayah terdampak paling parah. Bupati Armia Fahmi melaporkan 60 warga meninggal dunia dan 18 lainnya luka-luka di wilayahnya.
Jumlah pengungsi di Aceh Tamiang mencapai 208.163 jiwa yang tersebar di 633 titik pengungsian. Mereka kehilangan tempat tinggal dan harta benda akibat terjangan banjir.
Kerusakan Infrastruktur Masif
Bencana banjir bandang tidak hanya merenggut korban jiwa, tetapi juga merusak infrastruktur secara masif. Rumah warga, fasilitas publik, hingga jalan penghubung mengalami kerusakan parah.
Selain rumah, tercatat 66 unit pusat pendidikan mengalami kerusakan. Sebanyak 43 unit sarana ibadah dan 43 unit layanan kesehatan juga terdampak bencana ini.
Jembatan penghubung antarkecamatan hilang di terjang banjir. Jalur darat menuju beberapa wilayah tidak bisa di lalui karena jalan rusak parah.
Kantor pemerintah juga terendam banjir dan di penuhi lumpur. Aktivitas pelayanan publik terhenti karena infrastruktur tidak berfungsi.
Kepala Dinas Sosial Aceh Tamiang Zulfiqar mengatakan aktivitas pemerintahan kini harus berjalan secara konvensional. Pendataan jumlah korban, bantuan, hingga dampak kerusakan di lakukan secara manual.
Kondisi Terkini Pascabencana
Tiga pekan setelah banjir dan tanah longsor melanda, kondisi Aceh Tamiang belum juga pulih sepenuhnya. Sekitar 93.627 warga masih tinggal di tenda pengungsian.
Sebagian warga tertahan karena rumahnya hancur diterjang kayu gelondongan. Lokasi yang tertimbun lumpur tidak layak lagi untuk di huni.
Jalanan di Aceh Tamiang masih di penuhi lumpur dan sebagian lainnya belum bisa di lintasi. Di Kecamatan Sekerak yang terdampak paling parah, sepanjang mata memandang hanya terlihat lumpur dan kayu-kayu gelondongan berserakan.
“Empat kampung hilang. Satu kampung tinggal masjid doang. Rumahnya habis tersapu kayu-kayu gelondongan,” tutur Kepala Pelaksana BPBD Aceh Tamiang Iman Suhery.
Sebagian besar jaringan listrik di Aceh Tamiang belum pulih. Masyarakat sangat membutuhkan listrik agar air bersih bisa mengalir.
Krisis Air Bersih Mengancam
Krisis air bersih menjadi tantangan serius pascabencana di Aceh Tamiang. Masyarakat kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari.
Sumur warga tertutup lumpur dan tidak bisa digunakan. Jaringan PDAM rusak sehingga layanan air perpipaan belum pulih.
Praktis, selama tiga pekan ini, masyarakat hanya bisa mandi seadanya dengan air mineral botol. Kondisi ini memicu berbagai masalah kesehatan.
Sebagian warga kini mulai mengalami gatal-gatal dan diare. Lumpur yang sudah mengering mengembuskan debu ke udara, mengakibatkan sebagian warga menderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
Relawan dari berbagai organisasi kemanusiaan turun tangan membantu penyediaan air bersih. Tim Kagama Care memproduksi air bersih dari posko dan mendistribusikannya ke kampung-kampung yang sulit diakses.
Penyebab Banjir Bandang
Para ahli mengidentifikasi beberapa faktor penyebab dahsyatnya banjir bandang di Aceh Tamiang. Kerusakan hutan menjadi salah satu faktor utama.
Analisis morfologi DAS Tamiang menunjukkan bentuk “leher botol” (bottleneck) di wilayah tersebut. Hulu yang luas menyempit di hilir, menyebabkan akumulasi debit air di wilayah permukiman.
Kondisi ini memperparah risiko banjir bandang, terlebih saat material kayu dari hulu terbawa arus. Kayu-kayu gelondongan dari hutan yang rusak menghancurkan rumah dan infrastruktur.
Laju kerusakan hutan di Aceh Tamiang sangat tinggi dalam beberapa dekade terakhir. Data tahun 2014/2015 menunjukkan luas kawasan hutan yang tersisa hanya 82.178 hektare atau 37,05 persen dari total wilayah.
Konversi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit menjadi penyebab utama kerusakan. Tercatat 48 izin HGU perkebunan sawit di Aceh Tamiang, belum termasuk perkebunan sawit liar tanpa izin.
Upaya Pemulihan Pemerintah Pusat
Pemerintah pusat di bawah Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan Aceh Tamiang sebagai prioritas penanganan. Berbagai langkah diambil untuk mempercepat pemulihan.
Pada 4 Desember 2025, Prabowo menyetujui tambahan Dana Siap Pakai (DSP) dalam APBN untuk mempercepat tanggap darurat. Sumber daya nasional dikerahkan penuh untuk menanggulangi bencana.
Presiden Prabowo juga melakukan kunjungan langsung ke Aceh Tamiang untuk meninjau situasi terkini. Ia memantau penyaluran bantuan, evakuasi, serta kondisi warga terdampak.
DPR turut menggelar rapat koordinasi di Aceh untuk membahas pemulihan pascabanjir. Penanganan bencana ditangani dalam skala nasional.
Danantara membuktikan kemampuannya membangun 600 unit hunian sementara dalam waktu singkat. Pencapaian ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengatasi krisis perumahan korban banjir.
Tantangan Pemulihan Jangka Panjang
Pemulihan Aceh Tamiang membutuhkan waktu bertahun-tahun lamanya. Kerusakan akibat banjir bandang sangat masif dan memerlukan anggaran besar.
Ahli klimatologi BRIN, Erma Yulihastin, menilai lokasi-lokasi terdampak berpotensi besar tidak lagi layak untuk ditempati. Endapan lumpur yang tebal dan berlapis-lapis kini mengering dan mengeras.
“Daerah yang sudah tertimbun lumpur atau berubah kontur tanahnya tidak layak lagi dihuni. Kalau dipaksakan, warga bisa kembali trauma dan ancaman bencana susulan tetap ada,” ujar ahli mitigasi bencana Trubus.
Pemulihan permukiman di wilayah yang tertimbun lumpur jauh lebih sulit dibandingkan bencana lain. Pembersihan biasa tidak cukup untuk mengembalikan kondisi tanah seperti semula.
Relokasi warga ke tempat yang lebih aman menjadi opsi yang perlu dipertimbangkan. Namun, proses ini membutuhkan perencanaan matang dan anggaran yang tidak sedikit.
Harapan Masyarakat Aceh Tamiang
Masyarakat Aceh Tamiang berharap bantuan pemerintah pusat segera terealisasi. Kehidupan mereka saat ini sangat bergantung pada bantuan dari luar.
Kebutuhan mendesak meliputi hunian tetap, makanan, air bersih, dan uang tunai untuk memulai hidup kembali. Tanpa bantuan ini, pemulihan akan berjalan sangat lambat.
Bupati Armia Fahmi optimis pemerintah pusat akan merespons positif tiga permintaan yang diajukan. Komitmen Presiden Prabowo untuk menghitung dan mengintegrasikan data memberikan harapan.
Dengan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah, pemulihan Aceh Tamiang diharapkan dapat berjalan lebih cepat. Masyarakat berharap bisa segera kembali menjalani kehidupan normal seperti sebelum bencana.
Leave a Reply